š„ Contoh Perdes Tentang Aset Desa Doc
11. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa; 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 15.
Pemanfaatan Aset Desa dengan bentuk sewa tidak merubah status kepemilikan aset desa . Pasal 5 . Hasil Pemanfaatan Aset Desa berupa bagi hasil dari BUM Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa. Pasal 6 . Besaran harga sewa aset desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah melalui musyawarah dengan BPD. Pasal 7
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438)
Parijatah Kulon. TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN ANGGARAN 2023. PDF. 2. 1. 2023. Karetan. Peraturan Kepala Desa Karetan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Standart Satuan Harga Desa Karetan Tahun Anggaran 2023. PDF.
PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang diajukan PIHAK KESATU. 2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundangāundangan yang berlaku. 3.
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang baru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dipandang perlu membentuk tim inventarisasi aset BKD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa. Baron tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset BKD. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Pelaksanaan Undang -Und ang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa; 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
bertanggungjawab: a. meneliti rencana kebutuhan aset desa; b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan. pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala. Desa; d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan.
Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT/RW Di Desa Pejambon; 14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN
2019 tentang Pengelolaan Aset Desa; perlu mengatur Pemanfaatan Aset Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa; Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2 011 tentang
Free Download, Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa 2022 Terlengkap! Halo sahabat pembaca mediabrita pada postingan kali ini kami akan membahas mengenai Free Download, Perdes Perubahan APBDes SDGs Desa 2022 yang lengkap dengan lampiran Perkades nya! Perubahan APBDes SDGs Desa memangla menjadi prioritas di taun 2022, namun kita arus mengerti maksud
XD49.
contoh perdes tentang aset desa doc
